SELAMAT DATANG DI OFFICIAL WEBSITE KPPBC TIPE PRATAMA SAMBU BELAKANG PADANG

Sambutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia



Yth. Bapak/Ibu Para Pejabat Eselon II, III, dan IV, serta para pegawai DJBC di seluruh Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan….
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.....

Apel pagi hari ini mungkin terasa agak berbeda. Di samping karena apel kali ini adalah apel bersama terakhir pada penghujung tahun 2013, tetapi juga karena pada hari ini tanggal 9 Desember adalah Hari Anti Korupsi sedunia... Saudara-Saudara sekalian......

Peringatan Hari Anti Korupsi Seduniap ada tahun 2013 ini mengambil tema“Indonesia Bersih, Transparan, dan bebas Korupsi”. Karenanya hal pertama dan utama yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah saya ingin mengajak diri saya dan Saudara- Saudara semua untuk memerangi segala bentuk korupsi di segala bidang, karena korupsi menimbulkan dampak dan biaya sosial yang sangat tinggi, yaitu bahwa sekali terjadi korupsi, maka total kerugiannya bisa berpuluh kali lipat dari nilai korupsinya. Korupsi juga dipastikan mampu merusak seluruh sendi perekonomian negara dan akan semakin menjauhkan kepercayaan publik dan negara lain dalam memandang Indonesia di mata internasional.
Saudara-Saudara sekalian.....
Terdapat 3 (tiga) bentuk atau penyebab terjadinya korupsi, yaitu: 1) Korupsi karena TERPAKSA (corruption by need), adalah korupsi yang dilakukan karena sesorang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah. Penyebab korupsi ini lebih berhubungan dengan niat dan perilaku; 2) Korupsi karena MEMAKSA (corruption by greed), adalah perilaku koruptif karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan/ bermewah-mewahan. Korupsi ini masih berkaitan dengan niat dan perilaku; dan yang 3) Korupsi karena DIPAKSA (corruption by system), adalah perilaku koruptif karena terdapat pertemuan antara niat dan kesempatan, dan kesempatan tersebut tercipta karena adanya kelemahan sistem dan peraturan. Dan ketika korupsi itu kita lakukan, apapun bentuk dan penyebabnya itu adalah sebuah pelanggaran serius yang tidak dapat ditolerir. Tidak ada satupun alasan pembenar bagi kita untuk melakukan korupsi.
Saudara-Saudara sekalian.....
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan beberapa kali survei kepada DJBC yang berkaitan dengan korupsi dan perilaku koruptif, yaitu survei persepsi masyarakat terhadap pengurangan penerimaan negara (pajak dan bea cukai), survei integritas, dan survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).
Hasil survei persepsi masyarakat pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 92,05% responden berpendapat bahwa korupsi berdampak pada pengurangan penerimaan negara di sektor pajak dan bea cukai.
Hasil survei integritas DJBC sejak tahun 2008 s.d. 2011 menunjukkan hasil yang membaik, dari indeks 4,48 di tahun 2008; 6,68 di tahun 2009 (naik); 5,63 di tahun 2010 (turun); dan 7 di tahun 2011 (naik). Untuk survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang dilakukan KPK pada tahun 2009 dan 2010 juga menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2009 DJBC memperoleh peringkat ke-2 dari 6 instansi yang disurvei, dan pada tahun 2010 memperoleh peringkat ke-2 dari 88 instansi yang disurvei.
Berdasarkan hasil survei integritas dan survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang semakin membaik dari tahun ke tahun, akhirnya KPK mengeluarkan DJBC dari watch list instansi yang perlu dilakukan survei integritas. Arti sederhananya, DJBC dipandang telah memiliki dan menerapkan instrumen dalam pencegahan korupsi.
Saudara-Saudara para pegawai bea dan cukai yang saya banggakan.....
Beberapa hasil survei di atas tentunya belum dapat membuat kita berpuas diri dengan membuktikan ke publik bahwa proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan menuju good governance yang dilakukan oleh DJBC sudah berjalan on the track.
Hasil survei indeks persepsi korupsi nasional yang baru-baru ini dirilis oleh Transparency International Indonesia, secara nasional hasil survei tersebut masih memprihatinkan, yaitu pada tahun 2013 ini Indonesia memperoleh peringkat 114 dari 177 negara. Walaupun peringkat Indonesia beranjak naik (peringkat 121 dari 176 negara di tahun 2012, dan peringkat 114 dari 177 negara di tahun 2013), indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan di angka 32 (dari skala 100), sedikit di atas Vietnam (31), Timor Leste (30), dan Myanmar (21).
Saudara-Saudara sekalian.....
Kementerian Keuangan telah meluncurkan beberapa program pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu :
1. Program Pemetaan Korupsi : Survei, Audit Sistem, Audit Kinerja;
2. Program Pencegahan : Kode etik, e-recruitment, e-procurement, sosialisasi anti korupsi;
3. Program Pendeteksian, Pengawasan dan Evalusi : membentuk Unit Kepatuhan Internal, whistle blower, pengendalian gratifikasi;
4. Program Penindakan : perbaikan sistem reward dan punishment; Dari beberapa program yang telah diluncurkan, Program Pencegahan Korupsi dipandang memiliki dampak yang signifikan dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi, karena program pencegahan lebih menekankan penerapan program secara komprehensif, integratif, konsisten, dan terus menerus dengan ruang lingkup meliputi : membangun budaya anti korupsi, perbaikan sistem administrasi, dan membangun integritas individu.
Disamping program-program tersebut di atas, Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya DJBC telah membangun sebuah “sistem pertahanan” terhadap penyalahgunaan wewenang pegawai yang mengarah pada fraud dan korupsi, dengan apa yang disebut sebagai Three Lines of Defenses (Tiga Lini Pertahanan), yaitu :
Lini Pertama: optimalisasi pengawasan melekat yang wajib dilaksanakan oleh para atasan langsungterhadap para pegawai bawahan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Lini pertama ini dipandang sebagai lini pertahanan yang paling penting, karena dengan penguatan pada lini pertama ini diharapkan dapat dideteksi secara dini pencegahan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilaksanakan oleh pemangku tugas;
Lini Kedua: optimalisasi dan penguatan Fungsi Unit Kepatuhan Internal. Lini ini merupakan “filter” kedua apabila lini pertama dinilai gagal dalam melaksanakan tugas pengawasan melekat. Adalah menjadi tugas dari Unit Kepatuhan Internal pada setiap unit organisasi untuk senantiasa melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Lini Ketiga:optimalisasi dan penguatan Fungsi Auditor Internal Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Lini adalah lini ketiga apabila Unit Kepatuhan Internal dinilai belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga diharapkan hasil temuan Itjen mampu memberikan feed back dan sebagai early warning system yang memadai kepada DJBC apabila masih terdapat kekurangan dan/ atau kelemahan dalam sistem pembangunan budaya anti korupsi, sistem administrasi, dan integritas individu yang dinilai masih harus ditingkatkan.
Kita, DJBC, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan tentunya sepakat untuk dapat berperan secara tepat baik secara individu maupun kelembagaan terkait dengan konsep ini, dan mari kita lebih pertajam lagi penerapan konsep tiga lini pertahanan ini di lingkungan DJBC.

Saudara-Saudara pegawai bea dan cukai yang sangat saya banggakan.....
DJBC sebagai administrasi pabean pemegang wewenang tunggal dalam lalu lintas barang dan orang dari dan ke dalam daerah pabean memiliki wewenang yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan pemberian diskresi di lapangan. Besarnya wewenang yang diberikan tanpa diikuti dengan pembangunan sistem pengawasan internal yang mumpuni akan menjadi sangat rentan dalam penyalahgunaan wewenang dan berpotensi terjadinya korupsi.
Banyak hal yang telah sama-sama kita lakukan guna menjaga citra dan kinerja DJBC, tetapi ternyata ekspektasi masyarakat masih selalu melebihi dari upaya-upaya perbaikan yang telah kita lakukan. Masih adanya oknum pegawai DJBC yang secara personal melakukan perbuatan yang dipandang dapat memperburuk citra bea dan cukai, semakin mampu memberi stigma bahwa bea cukai dinilai masyarakat kurang serius dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa kita sepakat untuk menolak perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai bea cukai tersebut. Kita harus tinggalkan mereka yang tidak mau berjalan beriringan bersama kita dalam membangun citra dan kinerja DJBC menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran DJBC yang sampai hari ini masih memiliki dan menjaga integritas dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada institusi kita tercinta. Saya yakin niat baik indvidu-individu ini akan menular kepada kelompok- kelompok hingga ke unit organisasi yang lebih besar.
Saudara-Saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan....
Pada kesempatan ini pula Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta Saudara- Saudara yang mengikutiberbagai kegiatan dan lomba dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Sekecil apapun peran serta Saudara itu adalah sebuah kontribusi yang patut sama-sama kita apresiasi.
Akhirnya, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kita semua untuk memulai memantapkan niat untuk tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan menghindari semua kegiatan yang mengarah kepada perilaku koruptif, dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang paling kecil, dan dari sekarang.
Sekian dan terima kasih…

Wassalamualaikum wr. wb.